VOTNews.com – Anies Baswedan menyampaikan pidato tentang ekonomi ekstraktif, institusi politik dan ekonomi inklusif di hadapan simpatisan dan kader PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Saat memulai pidatonya di Milad PKS ke-21 tersebut, Anies disanjung para kader dan simpastisan PKS sebagai presiden untuk Indonesia di masa depan. Ia pun membuka pidatonya dengan pantun.
Dalam pidato kebangsaannya itu, Anies menyinggung perihal dua tipe pemerintahan. Yakni pemerintah dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif dan pemerintahan institusi politik dan ekonomi inklusif. “Institusi politik ekstraktif itu bersifat memeras, menyingkirkan dan bersifat inklusif atau melayani negara,” katanya.
Anies menyinggung bahwa institusi politik dan ekonomi ekstraktif biasanya untuk kepenting kelompok. Dimana pemerintahan tersebut mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada suatu pemimpin, pada satu grup pada satu kelompok kekuasaan yang tidak disebar dan tidak dibagikan semua negara.
Tak hanya itu intitusi politik ekstraktif, kata Anies, memberikan batasan dalam.partispatif publik, mengendali dengan manfaat kekuatan politik yang dimiliki (abuse of power).
“Bahkan mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena negara dengan institusi politik yang memeras dan meningkatkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum,” kata dia di hadapan masa PKS.
Anies menyakini pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi ekstraktif bahkan membuat peraturan ditekuk sesuai kepentingan tertentu ketika diterapkan. “Setelah tebang pilih seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan,” ujarnya.
Anies bahkan menyelutuk agar kondisi institusi politik dan ekonomi ekstraktif tersebut tidak terjadi di Indonesia. “Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita,” katanya.
Lalu Anies melempar tanya ke audien, ada atau tidak yang merasakan kondisi demikian di Indonesia. Pertanyaan nantan gubernur Jakarta itu pun disambut sorak sorai oleh audien. “Jangan sampai ada, karena itu tanda-tanda jauh dari kesuksesan,” ucapnya.
Anies pun menjelaskan bagaimana pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusi. Di mana pemerintahan seperti itu selalu mengayomi masyarakat, menjunjung tinggi tegaknya rule of law. “Memperkuat cabang-cabang hukum agar independen agar terbebas dari intervensi politik dan transparan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Anies menyebutkan pemerintahan dengan institusi politik dan ekonomi inklusif melayani akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk melaksanakan aspirasi tanpa sedikitpun ada rasa takut. Karena itu Anies menyoroti salah satu beleid yang sangat merugikan masyarakat. Dimana beleid tersebut merebut satu-satunya alat perjuang rakyat, yakni suara rakyat itu sendiri.
“Sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan, izinkan kata-kata rakyat bisa muncul di permukaan pada saat ini pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka,” katanya Anies.
Padahal, kata dia, soal pendapat dan suara rakayat sudah jelas diatur dalam kostitusi negara. “Justru pasal-pasal dalam undang-undang dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksklusif melarang konstitusi atas kebebasan berpendapat,” kata Anies Baswedan.
